JHT
source image :www.kibrispdr.org

Kecewa ! JHT dicairkan sesudah peserta berumur 56 tahun

JHT dicairkan sesudah peserta berumur 56 tahun

 

Permenaker No.2 Tahun 2022, Ditampik Pekerja

Sampai Senin, 14/2/2022, minimal 336.963 orang sudah tanda-tangani tuntutan menampik Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Tata Langkah dan Syarat Pembayaran Faedah Agunan Hari Tua, salah satunya pogram BPJS Ketenagakerjaan.

Tuntutan yang dikordinir Suheri Ete itu, menekan untuk diurungkan, karena berbeda dari ketentuan awalnya, yang lebih merepotkan karyawan.

Aturan Baru JHT

Diaturan baru itu, JHT, baru dapat dicairkan sesudah peserta berumur 56 tahun, terhitung yang di PHK dan memundurkan diri saat sebelum umur 56 tahun. Dan, ketentuan awalnya, peekerja di yang diPHK atau memundurkan diri, saat sebelum umur 56 tahun, dapat mencairkan. Federasi Serikat Karyawan Indonesia (KSPI) yang dinakhodai Ir Said Iqbal, mencela keras keputusan Menaker itu.

Tuntutan yang dikordinir Suheri Ete, diperuntukkan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Presiden Jokowi. Salah satunya penandatangan tuntutan, Farid Hidayat, minta supaya sekiranya dirubah ketentuan itu. ‘’Pencairan di umur 56 tahun lama sekali”, ucapnya.

‘’Kalau masih hidup. Tetapi jika wafat saat sebelum periode pencairan ? Katanya dengan suara menanyakan. Menurut Farid, jika wafat saat sebelum periode pencairan, apabila diurusi oleh pewaris, Farid percaya, tidak mudah. ‘’Pasti dipersulit buat mencairkan,” ucapnya.

Karenanya, di pengantar tuntutan ter, secara tegas menampik peraturan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Tata Langkah dan Syarat Pembayaran Faedah Agunan Hari Tua.
Parahnya, karena Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 ini sekaligus juga mengambil Ketentuan Menteri Nomor 19 tahun 2015 mengenai Tata Langkah dan Syarat Faedah Agunan Hari Tua, yang dirasa telah lebih bagus.

Baca Juga :   Kabar Baik Universitas Terbuka 2021 Untuk Anda

Ketentuan yang diundangankan pada 4 Februari 2022 itu mengatakan dalam pasal 3 jika faedah JHT baru bisa diberi saat peserta masuk periode pesiun di umur 56 tahun. Seterusnya, dalam pasal 4 disebut jika faedah JHT untuk peserta yang capai umur pensiun itu termasuk juga peserta yang stop bekerja,” ucapnya.

Karena ada ketentuan baru itu, untuk pekerja yang di PHK atau memundurkan diri, baru dapat ambil dana JHT-nya saat umur pensiun. Ini yang paling diberatkan, hingga melahirkan tuntutan menampik UU Permenaker itu.. “Maka jika pekerja/karyawan di-PHK saat berusia 30 tahun, karena itu ia baru dapat mengambil dana JHT-nya di umur 56 tahun atau 26 tahun sesudah di-PHK.

Walau sebenarnya, kita benar-benar memerlukan dana itu, untuk modal usaha, seteah di PHK”, sebut Suheri. Walau sebenarnya, ucapnya kembali, sekarang ini dana urusan BPJS Tenaga Kerja telah lebih dari Rp 550 Trilyun.

Ia menerangkan, di ketentuan awalnya, karyawan terserang PHK atau memundurkan diri atau habis periode kontraknya dapat cairkan JHT sesudah 1 bulan sah tidak bekerja. “Karena itu, silahkan kita suarakan bersama untuk tolak dan gagalkan Permenaker Nomor 2/2022 mengenai Tata Langkah dan Syarat Pembayaran Faedah Agunan Hari Tua,” serunya.

Peraturan Menaker itu, menurut Presiden KSPI ( Federasi Serikat Karyawan Indonesia ) Ir Said Iqbal, dalam tayangan jurnalis KSPI, 11 Pebruari 2022, memang memacu pro-kontra. Ketentuan baru ini, ucapnya, benar-benar kejam untuk pekerja dan keluarganya.

 

‘’Pemerintah kelihatannya tidak jemu menindas buruh”, sebut Said Iqbal. Presiden KSPI ini memberikan contoh keluarnya PP 36/2021, membuat gaji pekerja di sejumlah wilayah, tidak naik. Bahkan juga, kalaulah naik, peningkatan setiap harinya, lebih kecil dibanding ongkos ke toilet umum. ‘’Kenaikan setiap harinya Rp 1.200. Dan biaya toilet umum Rp 2000”, ucapnya.

Baca Juga :   Vivo V25 Series Resmi Rilis, Casingnya Bisa Berubah Warna!

Said menunjuk, sikap Pemerintahan itu berawal dari Keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana UU Ciptakerja, telah dipastikan inskonstitusional bersyarat oleh MK. Karenanya, KSPI menekan Menaker, mengambil Permenaker No.dua tahun 2022.

JHT awalnya, ucapnya telah diperintah Presiden Jokowi, supaya pekerja yang terPHK dapat ambil JHTnya, sesudah sebulan di PHK. Dengan begitu, sebut Iqbal, menjilat ludah sendiri dari peraturan Presiden Jokowi dalam usaha menolong pekerja yang terPHK yang kehilangan penghasilannya supaya bisa bertahan hidup, dari JHT yang diambil sebulan sesudah PHK. Di ketentuan baru, pekerja yang terPHK, harus menanti beberapa puluh tahun untuk cairkan JHTnya.

Karenanya Said Iqbal memberikan ancaman, KSPI akan lakukan demonstrasi ke Kantor Kemenaker RI, dan BPJS Ketenagakerjaan, 16 Peberuari 2022. KSPI akan lakukan tindakan serentak se-Jabodetabek, dan semua Indonesia. Presiden KSPI itu, mengimbau, masih tetap patuhi prokes.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *