Kominfo Ancam Akan Memblokir Whatsapp, Instagram dan Facebook

Kominfo Ancam Akan Memblokir Whatsapp, Instagram dan Facebook

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengancam akan memblokir platform digital Indonesia seperti Google, Instagram, Whatsapp, Tiktok, Netflix, Twitter, Telegram, Youtube, Zoom dan Facebook jika tidak terdaftar sebagai PSE (Electronic System Organizer).

Oleh karena itu, platform digital tersebut harus sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika paling lambat tanggal 20 Juli 2022.  Jika tidak melakukan registrasi, Kominfo akan memberikan sanksi administratif berupa larangan.

Peraturan dari Kominfo

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang akan mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022. Registrasi pada platform ini untuk pemantauan oleh Kominfo agar dapat mencatat dan berkoordinasi dengan pihak aplikasi jika terjadi pelanggaran hukum.

Pendaftaran PSE ini menciptakan persaingan yang sehat antara PSE dalam negeri dan PSE luar negeri. Kewajiban untuk mendaftarkan PSE juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua PSE mematuhi dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, termasuk masalah pemungutan pajak.  Selain Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, pendaftaran PSE juga sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara  dan Transaksi Sistem Elektronik. Per 17 Juli 2022, jumlah PSE dalam dan luar negeri yang terdaftar di website Kominfo PSE adalah 5.692 PSE. PSE asing 82 dan PSE dalam negeri 5.610. Aplikasi seperti WhatsApp, Google, Instagram, Twitter, Telegram, Netflix, Facebook, dll. tidak termasuk dalam daftar PSE luar negeri.

Kedua peraturan tersebut mewajibkan pendaftaran PSE Lingkup Privat untuk mendapatkan izin penyelenggaraan layanan sistem elektronik di Indonesia. Kominfo menjamin keamanan informasi dan data yang diwajibkan secara hukum.

Baca Juga :   Gunung Anak Krakatau Erupsi, Abu Mencapai 2.000 Meter

Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Kominfo berhak mengenakan sanksi administratif berupa pemblokiran akses ke sistem elektronik jika PSE Lingkup Privat tidak terdaftar.

 Penjelasan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik di situs APTIK Kominfo untuk vendor, perusahaan, dan komunitas di seluruh negara bagian. ..  Sistem elektronik yang dimaksud adalah seperangkat layanan dan aplikasi yang mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik.

 Perbedaan antara PSE Lingkup Privat dan Publik

Kominfo mengklasifikasikan PSE menjadi dua kategori: PSE Lingkup Privat dan PSE Lingkup Publik. PSE Lingkup Publik berisi layanan sistem elektronik untuk lembaga negara atau lembaga konsinyasi negara.

PSE Lingkup Privat mencakup sekelompok individu, organisasi, atau orang yang menyediakan layanan sistem elektronik.  Contoh PSE Lingkup Privat adalah Instagram, Whatsapp, TikTok, Google, Telegram, YouTube, Twitter dan Zoom.

PSE Lingkup Privat harus didaftarkan melalui sistem perizinan usaha elektronik terintegrasi  berbasis risiko Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), yang berakhir pada 20 Juli 2022.

Kontra dari Masyarakat

Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri & privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam.

Di dalam Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat ditemukan setidaknya 3 pasal yang bermasalah.

Apa aja pasal Permen Kominfo ‘bermasalah’ yang ditemukan?

Menurut seorang Cyber Security Consultan Teguh Aprianto (17/7/2022) “Pasal 9 ayat 3 dan 4 ini terlalu berbahaya karena “meresahkan masyarakat” & “mengganggu ketertiban umum” ini adalah pasal yang tidak dapat dipastikan benar salahnya atau karet. Nantinya bisa digunakan untuk “mematikan” kritik walaupun disampaikan dengan damai. Dasarnya apa? Mereka tinggal jawab ‘mengganggu ketertiban umum’.” Imbuhnya.

Baca Juga :   Enkripsi data

Lalu pasal 14 ayat 3 ditemukan lagi “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”.

Di bagian ini nantinya mereka seenak jidatnya bisa membatasi kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Kok konten saya ditakedown? Mereka tinggal jawab “meresahkan masyarakat”.

“Mereka bikin pasal karet itu disengaja biar mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Intinya kalau ngikutin definisinya pemerintah ga bakalan ada yang beres.” lanjut Teguh Aprianto.

”Kita semua udah bisa lihat dampak dari pasal karet di UU ITE. Permenkominfo yang ini juga sangat meresahkan. Lalu yang juga mengganggu adalah pasal 36, penegak hukum nantinya akan bisa meminta konten komunikasi dan data pribadi kita ke PSE. Apa jaminannya bahwa ini nantinya tidak akan disalahgunakan untuk membatasi atau menghabisi pergerakan mereka yang kontra pemerintah?”

Sekian info dari kami, semoga bermanfaat!

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.